Pengabdian Mahasiswa di Desa Trimulyo

Dipublikasikan oleh adminpmi pada

Rancangan Program Kerja

Pada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, melakukan praktik penguatan kompetensi lulusan dengan profil lulusan sebagai Tenaga Ahli Pengembangan Masyarakat. Hal ini merujuk pada Kepmenaker RI No. 201 Tahun 2021 tentang SKKNI Kategori Aktivitas Jasa Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya pada Jabatan Kerja Tenaga Pendamping professional yang menjadi referensi strategis dalam pengembangan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) di seluruh wilayah Indonesia. Unit kompetensi SKKNI yang diperdalam yakni berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan oleh tenaga pendamping profesional untuk memfasilitasi perencanaan pembangunan desa. Ada beberapa elemen kompetensi yang mendapatkan perhatian pada praktik penguatan kompetensi lulusan mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, yakni: bagaimana cara melakukan identifikasi kebutuhan perencanaan pembangunan desa serta melakukan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan dan muyawarah desa.

Lokasi penempatan praktik penguatan kompetensi lulusan mahasiswa Prodi Studi Studi Pengembangan Masyarakat Islam ini pada desa-desa terpilih di Lampung Selatan, setelah berkonsultasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung. Hal ini mengacu pada Dokumen Kesepakatan Bersama antara UIN Raden Intan Lampung dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan No. B-4508/ Un.16/R/HM.01/08/2023 dan No.07MoU/TKKSD-LS/I.04/VIII/2023 tentang Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Realisasi Program Kerja

Realisasi Program Kerja adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Adapun Realisasi Program Kerja PKL yang direncanakan yaitu Realasi tentang penyusuna RPJM Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa Untuk Jangka Waktu 6 (enam) tahun, dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabarana dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Untuk Jangka Waktu 1 (satu) tahun.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah image-2.png

Dalam Melaksanakan Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam bertugas membantu pemerintah desa dalam pengumpulan data masalah, dan aspirasi dari setiap dusun yang ada di Desa Trimulyo. Pengumpulan data juga dilakukan pada Organisasi-Organisasi yang ada di setiap dusun, PKK, dan Posyandu. Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam beserta Dosen Pembimbing Lapangan, melakukan sebuah tahapan untuk mencapai apa yang diharapakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Adapun tahapan tersebut antara lain :

1. Kajian Keadaan Desa Partisipatif (penyelasarasan arah kebijakan pembangunan dan penggalian gagasan masyarakat), dilaksakan mulai dari Minggu I-III Bulan November 2023. Dalam hal ini mahasiswa PMI melakukan :

a. Studi Dokumen Data Desa dan Dokumen PEMKAB yang relevan

b. FGD ditiingkat dusun.

c. FGD ditingkat kelompok perempuan dan pemuda.

2. Loka Karya Penyusunan Rancangan RPJM Desa, dilaksanakan Minggu IV Bulan November 2023. Bertepat di Kantor Desa Trimulyo, mahasiswa dan tim penyusun RPJM melaksanakan Loka Karya sesuai dengan RKTL yang dibuat. Dalam Loka Karya tersebut membahas dan mengkaji hasil rekaputilasi penggalian gagasan untuk dituangkan dalam format Rancangan RPJM Desa sesuai dengan lampiran II Permendes PDTT NO 21 Tahun 2021. Mahasiswa dan tim penyusun RPJM Desa memaparkan/menyampaikan 3 dokumen kepada Perbekel yaitu Pengelompokan masalah berdasarkan bidang, Rancangan RPJM Desa tahun 2023-2029, dan Daftar Rencana Program/kegiatan yang masuk ke Desa. Perbekel melakukan koreksi/perbaikan atas rancangan RPJM Desa yang telah disampaikan. Sehingga penyusun RPJM Desa melaksanakan perbaikan Rancangan RPJM atas koreksi dari Perbekel sebelum lanjut ke Musrenbang.

  1. 

Kendala Kerja dan Solusi

Perencanaan pembangunan desa yang tertuang dalam RPJM Des masih dipandang sebelah mata oleh entitas desa (Pemdes, BPD, maupun masyarakat desa). RPJM Des semata-mata hanya untuk menggugurkan kewajiban dengan maksud sebagai syarat pencairan Dana Desa. RPJM Des belum dipahami sebagai panduan pembangunan desa dalam rentan waktu 6 tahun seiring masa jabatan Kades. Padahal, RPJM Des merupakan langkah awal kemana desa akan dibawa. Mengacu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, RPJM Desa harus disusun secara Normatif dengan tahapan-tahapan yang lumayan melelahkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam menyususn RPJM yaitu minimnya bimbinga teknis bagi Desa, sehingga lumrah ketika proses penyusunan RPJM Des belum berlangsung sesuai idealitas.

Gambar ini memiliki atribut alt yang kosong; nama berkasnya adalah image-3-860x1024.png

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa, dalam Melaksanakan Penguatan Kompetensi Lapangan (PKL) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam bertugas membantu pemerintah desa dalam pengumpulan data masalah, dan aspirasi dari setiap dusun yang ada di Desa Trimulyo. Pengumpulan data juga dilakukan pada Organisasi-Organisasi yang ada di setiap dusun, PKK, dan Posyandu. Adapun kendala yang dihadapi dalam menyususn RPJM yaitu minimnya bimbinga teknis bagi Desa, sehingga lumrah ketika proses penyusunan RPJM Des belum berlangsung sesuai idealitas.

    Kategori: Berita PMI

    0 Komentar

    Tinggalkan Balasan

    Avatar placeholder

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *